Pangkalan Balai –Menindaklanjuti arahan Bupati Banyuasin Dr. H. Askolani, S.H., M.H. yang meminta seluruh OPD tidak menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan menurunkan pelayanan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyuasin menyatakan siap menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut disampaikan Kepala Bapenda Banyuasin Drs. Edhy Haryono didampingi Kabid Pajak Daerah I Panca Al Azhar, S.E.,M.Si usai mengikuti Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran Tahun 2026 di Ruang Rapat Bupati, Senin (22/09/2026).
“Kami di Bapenda menangkap arahan Bupati dengan jelas. Kalau anggaran terbatas, maka solusinya adalah PAD harus naik. Bapenda siap berpikir keras, berinovasi dan mencari solusi, bukan mengeluh,” tegas Edhy.
Menurut Edhy, sesuai instruksi Wakil Bupati Ir. Netta Indian, S.P. dan Sekda Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU., ASEAN Eng., Bapenda akan fokus pada 3 langkah percepatan di sisa Tahun 2026:
*1. Percepatan Digitalisasi PBB-P2 dan BPHTB*
Melalui aplikasi PBBLink Banyuasin, target PBB-P2 dan BPHTB Rp90 Miliar akan dikejar dengan jemput bola ke kecamatan.
*2. Optimalisasi Piutang PBB*
Bapenda akan menagih piutang PBB tahun-tahun sebelumnya yang masih menunggak di 21 Kecamatan se-Banyuasin.
*3. Tertib Administrasi dan Inovasi*
Semua program Bapenda dilaksanakan sesuai target fisik dan keuangan, didukung aplikasi dan pengawasan melekat.
Kabid Pajak Daerah I Panca Al Azhar menambahkan, inovasi Bapenda adalah dengan menggandeng Kades, Lurah dan Camat sebagai ujung tombak pemungutan.
“Di tengah keuangan daerah yang terbatas, PBB-P2 dan BPHTB yang sekarang sudah menjadi pajak kabupaten adalah harapan. Uang pajak yang dibayar warga Banyuasin, 100% kembali untuk bangun Banyuasin. Itulah solusi yang dimaksud Bupati,” ujar Panca.
Dengan penguatan PAD dari sektor PBB-P2 dan BPHTB, Bapenda optimis target realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2026 dapat tercapai sesuai arahan Bupati dan Wakil Bupati.(BUD)